Ringkasan Tinjauan Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini Di Indonesia

Hubungan penting 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tingkat pendidikan ibu yang lebih tinggi mempromosikan perilaku sehat dan perilaku pencarian pengobatan (health-seeking) sehingga terkait dengan kemungkinan penurunan kematian anak sebelum ulang tahun ke-lima mereka, dan dengan 
penurunan resiko kematian ibu.

Anak-anak muda yang siap untuk bersekolah akan lebih siap untuk belajar, lebih mungkin untuk tetap bersekolah dan lebih mungkin untuk berhasil, dengan kemampuan penghasilan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Pengetahuan orang muda tentang kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi resiko HIV dan IMS (infeksi menular sêksual).

Kesiapan bersekolah merupakan strategi yang telah terbukti untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Berbagai studi menunjukkan manfaat dan pengembalian investasi dari kesiapan bersekolah, terkait dengan penurunan biaya pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan manusia, dan manfaat bagi masyarakat.

Program-program pendidikan dan perkembangan anak usia dini (PAUD) yang efektif dapat menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan efisiensi internal pendidikan dasar: sedikit anak mengulang kelas.

Setiap kelas tambahan yang dicapai di sekolah memberikan pendapatan akhir yang lebih tinggi. Orang yang dapat memperoleh lebih banyak akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara keseluruhan, manfaat program PAUD bagi masyarakat lebih besar daripada biaya-biaya tersebut sebesar lima sampai tujuh kali.

Kesiapan bersekolah harus dimasukkan dalam perkembangan anak secara holistik, yang meliputi keterampilan dan pengetahuan verbal dan intelektual, kemampuan sosial, serta status kesehatan dan gizi.

Studi menunjukkan bahwa kinerja pendidikan yang buruk, penurunan lama pendidikan dan penurunan pendapatan ketika dewasa semuanya dapat dikaitkan dengan anak-
anak muda yang bertubuh pendek (stunting).

Oleh karena itu, anak-anak memperoleh manfaat terbesar jika program-program PAUD bersifat holistik, yang mengintegrasikan intervensi psikososial dan kesiapan bersekolah dengan intervensi 
kesehatan dan gizi.

Perkembangan holistik sangat penting bagi kesiapan anak untuk bersekolah dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan belajar yang berbeda.

Hubungan yang kuat antara perkembangan holistik anak dan kesiapan bersekolah menekankan pentingnya program-program PAUD terpadu multi-sektoral, yang menyatukan kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan, yang menjamin semua anak tentang 
awal yang kuat untuk hidup.

Gambar 1. Angka partisipasi murni Sekolah Dasar, menurut provinsi,Usia 7-12 tahun. Sumber: Susenas 2010
Gambar 1. Angka partisipasi murni Sekolah Dasar, menurut provinsi,Usia 7-12 tahun. Sumber: Susenas 2010

Intervensi yang dimulai dari perawatan selama masa kehamilan dan gizi ibu sampai dengan pertumbuhan anak usia dua tahun dapat memberikan dampak terbesar terhadap masalah anak pendek. Anak-anak yang bertubuh pendek (stunted) mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, lebih miskin dan kurang sehat. Intervensi untuk mendukung perkembangan psikologis setelah masa kritis ini juga efektif.

Pendidikan: Kemajuan dan kesenjangan

Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dalam hal pendidikan dasar universal dan kesetaraan gender. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar, angka bertahan Sekolah Dasar, dan angka literasi di Indonesia di antara orang-orang muda usia 15-24 tahun lebih dari 90 persen.

Indonesia telah mencapai kesetaraan gender untuk literasi perempuan, pendidikan dasar dan menengah pertama, dan hampir telah mencapai target kesetaraan gender untuk pendidikan menengah atas. Untuk pendidikan tinggi, angka kehadiran anak perempuan terhadap angka kehadiran anak laki-laki sebesar 96 persen pada tahun 2010.

Keterangan 1. Angka Partisipasi Murni
  • Di tingkat provinsi, Papua perlu mendapatkan perhatian khusus, karena Papua memiliki APM Sekolah Dasar terendah (Gambar 1)
  • APM sekolah menengah pertama adalah 68 persen secara nasional menurut data survei, tetapi 75 persen menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa provinsi kawasan timur jauh di bawah rata-rata nasional (Gambar 2).
  • Di tingkat sekolah menengah atas, data survei menunjukkan APM sebesar 46 persen untuk anak usia 16-18 tahun yang terdaftar, sedangkan data Kementerian menunjukkan APM sebesar 56 persen. Provinsi-provinsi dengan kinerja terburuk sebagian besar terdapat di kawasan timur Indonesia.
  • Kesenjangan perdesaan dan perkotaan meningkatkarena anak-anak bertambah tua dan naik ke kelas berikutnya, yang berpihak pada anak-anak perkotaan.
Angka Partisipasi Murni SLTP, menurut provinsi, Sumber Susenas 2010
Gambar 2. Angka Partisipasi Murni SLTP, menurut provinsi, Sumber Susenas 2010

Perbedaan geografis untuk APM masih terlihat jelas, khususnya di tingkat menengah. Analisa partisipasi sekolah berikut menggunakan data Susenas 2010, yang menunjukkan beberapa perbedaan dengan data administrasi (Keterangan 1).

Perbedaan gender secara umum lebih rendah daripada perbedaan perkotaan/perdesaan (Gambar 3). Ada perbedaan kecil atau tidak ada perbedaan untuk APM sekolah dasar. Di tingkat sekolah menengah pertama, perbedaan gender sedikit berpihak pada anak perempuan (2 persen), sedangkan di tingkat SMA, perbedaan gender sedikit berpihak pada anak laki-laki (6 persen).

Secara keseluruhan, pola partisipasi sekolah menegaskan perlunya percepatan aksi di daerah-daerah perdesaan dan kawasan timur Indonesia pada semua tingkat, khususnya Papua.

Hasil sensus 2010 menunjukkan angka yang lebih tinggi pada anak tidak bersekolah dari perkiraan sebelumnya (9.3 juta), dengan disparitas geografis dan perkotaan-perdesaan yang lebih besar dari disparitas gender (Keterangan 2).

Gambar 3. Angka partisipasi murni, menurut jenis kelamin & tempat tinggal. Sumber: Susenas 2010

Gambar 4. Anak sekolah dan putus sekolahdalam jutaan dan dalampersentase, berdasarkan kelompok umur.Sumber: Sensus 2010. Catatan: Dari3,47 juta anak sekolah" di kelompok usia 5-6 tahun, 2,48juta atau 71% dalam berbagai program pra-sekolah menurut Susenas 2010.
Gambar 4. Anak sekolah dan putus sekolahdalam jutaan dan dalampersentase, berdasarkan kelompok umur.Sumber: Sensus 2010. Catatan: Dari3,47 juta anak sekolah" di kelompok usia 5-6 tahun, 2,48juta atau 71% dalam berbagai program pra-sekolah menurut Susenas 2010.

Keterangan 2
  • Lebih dari 3,5 juta anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah di Indonesia pada tahun 2010. Dari jumlah ini, 1,4 juta anak adalah usia sekolah dasar dan 2,1 juta usia sekolah menengah pertama, dengan jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang diperkirakan sama. Jika anak-anak usia sekolah menengah atas juga dihitung, 9,3 juta anak tidak bersekolah. Sebagian besar anak yang tidak bersekolah ini memiliki  pengalaman bersekolah (Gambar 4).
  • Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki 42 persen anak yang tidak bersekolah di Indonesia dalam kelompok usia 7 sampai 15 tahun. Jawa Barat sendiri memiliki 21 persen anak yang tidak bersekolah di Indonesia dalam kelompok usia ini. Dalam hal prosentase, beberapa provinsi di kawasan timur lebih tinggi.
  • Perbedaan gender diantara anak-anak yang tidak bersekolah berbeda-beda menurut tingkat dan provinsi (Gambar 5). Untuk usia 7-12 tahun, proporsi anak perempuan yang tidak bersekolah lebih besar dibandingkan dengan proporsi anak laki-laki. Untuk kelompok usia 13-15 tahun, proporsi anak laki-laki yang tidak bersekolah 10 persen lebih tinggi daripada proporsi anak perempuan.
  • Proporsi anak yang tidak bersekolah lebih besar di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan: masing-masing 6 dan 4 persen di antara anak-anak perkotaan dan perdesaan usia 7-12 tahun, masing-masing 18 dan 14 persen di antara anak-anak perkotaan dan perdesaan usia 13 -15 tahun.

gram pendidikan anaGambar 5. Perbedaan gender pada anak-anak yang tidak bersekolah di tingkat nasional & provinsi.
Gambar 5. Perbedaan gender pada anak-anak yang tidak bersekolah di tingkat nasional & provinsi. (Sumber Susenas 2010)
Sebagian besar anak yang tidak bersekolah meninggalkan sekolah selama masa transisi dari sekolahdasar ke sekolah menengah pertama.  Kira-kira 20 persen mendaftarkan di sekolah menengah pertama. Sebaliknya, 85 persen lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas.

Angka putus sekolah pada pendidikan dasar tertinggi adalah di kelas 1 SD (3,7 persen) dan lebih rendah untuk kelas-kelas berikutnya, tetapi meningkat lagi di kelas 6 SD (Gambar 6). Untuk tahun ajaran yang sama, angka putus sekolah untuk pendidikan menengah pertama relatif rendah (1,8 persen di seluruh Indonesia). Akan tetapi, angka ini meningkat di beberapa provinsi kawasan timur (misalnya sekitar 6 persen di Nusa Tenggara Timur).

Kualitas pendidikan dasar dan menengah perlu diperhatikan di semua tingkat dan provinsi. Dari 65 negara yang dikaji oleh Program OECD untuk Pengkajian Siswa Internasional pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat di antara 13 negara dalam kelompok terakhir untuk tiga kategori yang dikaji (membaca, matematika dan ilmu pengetahuan).

PAUD: Keragaman & Disparitas

Indonesia memiliki pelayanan Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD) yang beragam. Pelayanan-pelayanan ini mulai dari pra-sekolah dan TK formal yang melayani anak-anak usia 4-6 tahun sampai 
kelompok bermain non-formal dan pusat penitipan anak, yang melayani anak-anak usia 2 sampai 6 tahun yang tidak terlayani oleh program formal.

Pelayanan berbasis masyarakat seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) difokuskan terutama pada kesehatan dan gizi, dan Bina Keluarga Balita (BKB), program berbasis masyarakat lannya, difokuskan pada pendidikan orang tua bagi para ibu dari anak-anak muda, yang dipusatkan pada Pos PAUD.-anak dalam program-program tersebut minimal satu setengah tahun.

Gambar 6 Angka putus sekolah untuk Sekolah Dasar, 2010 - 2011. (Sumber Kementrian Pendidikan & Kebudayaan)
Hasil program pada umumnya positif. Studi tentang kesiaan bersekolah di 6 kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa program-program PAUD telah membantu mengembangkan kompetensi psikososial dan kognitif untuk mempersiapkan anak-anak bersekolah, dengan melibatkan anak dalam program-program tersebut minimal satu setengah tahun.

Anak-anak yang menggunakan pelayanan pra-sekolah/PAUD relatif terlambat, sebagian besar pada usia 5-6 tahun. Data Susenas 2010 menunjukkan bahwa 19 persen anak usia 3-4 tahun terdaftar dalam program PAUD, dibandingkan dengan 27 persen anak usia 5-6 tahun.

Akses dan kualitas pelayanan PAUD sangatlah tidak seimbang. Kira-kira 62 persen anak usia 3 sampai 6 tahun belum pernah berpartisipasi dalam program pendidikan anak usia dini atau pra-sekolah. Pada tahun 2009, proporsi anak perkotaan yang mengikuti beberapa bentuk program PAUD dua kali lipat dari proporsi anak perdesaan.

Sedangkan beberapa kota seperti Yogyakarta mampu memberikan pelayanan PAUD kepada 60 persen atau lebih anak usia 3-6 tahun. Indonesia memiliki fasilitas PAUD yang relatif sedikit. Situasi ini sebagian menjelaskan mengapa orang tua cenderung untuk menyekolahkan anak-anak mereka lebih awal: kira-kira 72 persen anak usia enam tahun telah terdaftar di Kelas 1 sekolah dasar.

Hambatan

Biaya sekolah merupakan salah satu hambatan yang menghalangi anak-anak untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Termasuk transportasi, biaya menyekolahkan anak ke sekolah dasar kira-kira setengah atau lebih dari pendapatan rumah tangga bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Seragam mencapai sampai sepertiga dari total biaya untuk sekolah dasar di perdesaan. Biaya untuk berbagai jenis mencapai 20 persen dari pengeluaran pendidikan rumah tangga, dan lebih tinggi untuk sekolah dasar di perkotaan.

Ketika anak masuk sekolah menengah pertama, pengeluaran pendidikan rumah tangga mengalami peningkatan, dengan biaya transportasi yang meningkat sebesar tiga kali. Bahkan jika orang tua mampu membayar biaya-biaya tersebut, tekanan sosial untuk melakukan penyesuaian (penampilan pakaian, kepemilikan dan display barang-barang konsumen, dll) dapat mengakibatkan anak putus sekolah.

Orang tua juga percaya bahwa pengembalian untuk pendidikan menengah relatif rendah, dibandingkan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan.

Rendahnya kualitas pendidikan berawal dari proses belajar dan mengajar. Hanya 27 persen guru sekolah dasar yang memenuhi syarat. Proporsi ini meningkat sampai 76 dan 84 persen masing-masing di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru dimulai pada tahun 2006 dengan sertifikasi guru pra-jabatan (in-service) dan guru dalam jabatan (in-service).

Pada bulan Desember 2011, kira-kira 1,2 juta guru telah memperoleh sertifikasi, dari 2,9 juta, termasuk mereka yang berasal dari sekolah-sekolah agama di bawah Kemeterian Agama. Akan tetapi, studi terakhir menunjukkan bahwa sertifikasi dan kualifikasi formal guru belum menimbulkan dampak terhadap kinerja siswa. Sertifikasi guru saja sepertinya tidak cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan kata lain, penyampaian pengajaran, keterampilan mengajar di kelas dan pedagogis sepertinya lebih penting. Oleh karena itu, guru perlu disertifikasi ulang dan dikaji di bidang ini secara berkala. Salah satu dampak peningkatan mutu dan sertifikasi guru telah meningkatkan gaji guru dua kali lipat dan menjadikan profesi guru lebih menarik bagi para calon yang memenuhi syarat. Hal ini sendiri penting.

Ketidakhadiran dan penurunan motivasi guru merupakan suatu hambatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebuah studi menunjukkan minimal 37 dan 26 persen guru absen dari sekolah pada saat survei tersebut dilakukan masing-masing di Papua dan Papua Barat. Ketidakhadiran tertinggi terjadi di daerah-daerah terpencil.

Kondisi hidup, kesulitan transportasi, keterlambatan pembayaran gaji, tidak adanya tanggung jawab di antara para guru dan rendahnya kapasitas otoritas sekolah setempat untuk memantau kinerja dan perilaku guru semuanya  berkontribusi terhadap penurunan motivasi dan ketidakhadiran guru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan sistem insentif bagi para guru yang bekerja di daerah-daerah terpencil, termasuk tunjangan keuangan.

Kemiskinan, disertai dengan rendahnya tingkat pendidikan keluarga, dapat mendorong anak tidak bersekolah dan menjadi pekerja anak. Indonesia memiliki sekitar empat juta anak yang menjadi pekerja anak. Hampir dua pertiga anak yang tidak bersekolah terlibat dalam beberapa kegiatan produktif.

Seperempat anak yang tidak bersekolah dalam kelompok usia 10-14 tahun memiliki lama pendidikan kurang dari empat tahun, yang berarti mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang buta huruf. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya pengembangan dan percepatan upaya-upaya dalam memberikan kesempatan pendidikan yang kedua dan pelayanan-pelayanan lain yang meningkatkan pilihan hidup anak-anak.

Survei perbandingan tahun 2009 dan 2004 menunjukkan bahwa pekerja anak belum mengalami penurunan.

Anak-anak yang bekerja memiliki kemungkinan 30 persen lebih rendah untuk bersekolah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bekerja. Di Indonesia, pekerja anak pada umumnya merupakan fenomena perdesaan dan pertanian. Akan tetapi, bekerja tidak harus menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan formal. Kira-kira 87 persen anak yang bekerja (usia 7-14 tahun) juga bersekolah, tetapi tertinggal dari teman-teman mereka yang tidak bekerja dalam hal kemajuan kelas.

Kualitas pelayanan PAUD perlu ditingkatkan.  Tidak ada kerangka peraturan untuk kualitas pemantauan. Jumlah dan kualitas staff tidak memadai, dan distribusi terpusat di kota-kota. Pelatihan persiapan staff sangat singkat dan insentif keuangan terbatas.

Kendala-kendala kelembagaan dan kendala lainnya merupakan hambatan untuk melaksanakan program PAUD secara menyeluruh dan terpadu. Kerja sama di antara berbagai lembaga pemerintah di tingkat kabupaten tidak optimal, sehingga sulit untuk melakukan pendekatan secara terpadu.

Pemerintah daerah dan masyarakat seringkali tidak mengetahui pentingnya pemberian pelayanan PAUD yang mengintegrasikan simulasi psikososial dan pembelajaran dini dengan intervensi kesehatan, kebersihan dan gizi. Pada tahun 2010, hanya 12 persen pelayanan PAUD bagi anak-anak uisa 3 sampai 6 tahun mampu melakukan pendekatan terpadu. Prasekolah dan taman kanak-kanak yang mengajarkan membaca dan menulis secara umum sangat menonjol.

Peluang Untuk Melakukan Tindakan

Pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pendidikan perlu mempromosikan pendidikan untuk seluruh anak di masyarakat, dan tidak hanya bagi mereka yang telah bersekolah. Banyak daerah di Indonesia sekarang ini sedang menerapkan praktek-praktek yang baik terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah, yang bertujuan untuk mengupayakan sekolah agar bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas baik.

Akan tetapi, pendekatan manajemen berbasis sekolah-perlu digabungkan dengan mekanisme berbasis masyarakat yang secara terus-menerus memantau kehadiran anak-anak di sekolah, memastikan perkembangan mereka ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah atau mereka yang beresiko tidak bersekolah, sehingga dapat dilakukan tindakan secara tepat.

Sistem informasi berbasis masyarakat yang kuat dan mekanisme tindak lanjut sangat diperlukan untuk memantau status bersekolah anak. Kurangnya data yang memadai untuk menentukan rencana dan sasaran merupakan salah satu hambatan terbesar terhadap peningkatan akses ke pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kurang beruntung.

Pemerintah setempat hanya memiliki data tentang anak-anak yang bersekolah, tetapi bukan data tentang anak-anak yang tidak bersekolah. Untuk melengkapi sistem berbasis sekolah dengan sistem informasi berbasis masyarakat, sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi anak-anak beresiko dan mereka yang telah putus sekolah, dan melakukan tindakan yang tepat, seperti penyediaan transportasi bagi anak-anak dari desa-desa terpencil.

Contoh-contoh inovatif sistem informasi berbasis masyarakat sudah ada, misalnya, di Kabupaten Polewali-Mandar, Sulawesi Barat. Sistem tersebut memerlukan investasi yang relatif kecil dari anggaran kabupaten tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat.

Program bantuan sosial perlu menetapkan sasaran pada anak-anak dan remaja yang tidak bersekolah. Bantuan Siswa Miskin (BSM) memberikan beasiswa kepada para siswa miskin, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan dana operasional sekolah. Kedua program ini berbasis sekolah dan belum secara efektif menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah.

Mekanisme yang lebih baik untuk menjangkau anak-anak tersebut harus ditetapkan di tingkat pusat atau daerah, sehingga anak-anak yang tidak bersekolah dapat kembali bersekolah dan mendapatkan manfaat dari bantuan sosial berbasis sekolah. Misalnya, pemerintah daerah dapat mendanai program kembali bersekolah dari anggaran kabupaten (APBD).

Perlu diperhatikan juga bahwa program bantuan tunai bersyarat seperti PKH tidak mengatasi masalah transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas.

Kesempatan dan bentuk-bentuk alternatif pendidikan harus dipromosikan dengan memperhatikan kualitas dan relevansi. Hal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani resiko, mengurangi kerentanan dan meningkatkan peluang pasar tenaga kerja.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas guru harus difokuskan pada pemahaman guru tentang mata pelajaran, sertifikasi ulang, penilaian berkala dan pelatihan keterampilan pedagogis. Selama ini, penekanan diberikan pada peningkatan kualifikasi bukan pada kompetensi. Anggaran untuk pelatihan dalam jabatan (in-service) perlu ditingkatkan.

Kualitas guru juga diperlukan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar. Misalnya, guru-guru tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk kelas-kelas awal sekolah dasar. Di bawah pendekatan sekolah “Satu Atap”, para guru harus memiliki kemampuan untuk mengajar baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Di sekolah-sekolah kecil, pengajaran multi kelas memerlukan keterampilan khusus, yang sering kali tidak dimiliki oleh para guru.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal, diperlukan adaptasi kebijakan dan strategi pendidikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Tingginya pengulangan di kelas-kelas awal sekolah dasar di provinsi-provinsi tertentu antara lain disebabkan oleh anak-anak yang lebih terbiasa dengan bahasa daerah mereka, bukan bahasa nasional Indonesia. 

Muncul pula masalah tentang bagaimana mencerminkan budaya Indonesia yang kaya dan beragam dalam kurikulum. Masalah ketiga adalah rendahnya prioritas pada pendidikan dalam budaya-budaya tertentu, seperti masyarakat konservatif di Jawa yang mendukung pernikahan dini anak-anak perempuan dan memberikan preferensi pendidikan kepada anak laki-laki.

Persediaan, distribusi dan manajemen guru, terutama di daerah-daerah terpencil, mengabaikan semua masalah ini. Inisiatif-inisiatif seperti kompetisi, peningkatan pengawasan, dan tunjangan berbasis kinerja atau penghargaan non-uang dapat menjadi cara-cara efektif untuk meningkatkan motivasi guru dan mengurangi ketidakhadiran.

Banyaknya program dan pemangku kepentingan PAUD memerlukan koordinasi kebijakan yang kuat. Kabupaten harus mematuhi kebijakan dan prinsip nasional untuk PAUD yang Terpadu dan Holistik. Advokasi perlu dfokuskan pada hubungan penting antara hasil PAUD dan pendidikan, dan pada pentingnya penggabungan gizi dengan intervensi psikososial.

Diperlukan investasi yang lebih banyak untuk PAUD, sehingga anak-anak dari kelompok termiskin dapat memperoleh manfaat dari program-program PAUD holistik dan terpadu. Indonesia telah meningkatkan pengeluaran pendidikan secara mengesankan. Pengeluaran pendidikan pada tahun 2011 sebesar seperlima pengeluaran pemerintah dan 3 persen dari PDB. Akan tetapi, investasi 2009 dalam PAUD hanya sebesar 2,1 persen dari anggaran pendidikan, dibandingkan dengan standar internasional sebesar 4 sampai 5 persen.

Sebagai bagian dari skema program perlindungan sosial Indonesia, program PAUD di kabupaten-kabupaten termiskin harus mendapatkan subsidi bagi setiap anak yang terdaftar. Pada umumnya, program PAUD tidak memiliki atau kekurangan dana dalam masyarakat miskin. Akan tetapi, anak-anak dalam masyarakat termiskin ini adalah anak-anak yang akan memperoleh manfaat terbesar dari pelayanan PAUD, sehingga mengurangi dampak kemiskinan terhadap perkembangan anak.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung PAUD dalam masyarakat termiskin ini. Persyaratannya adalah bahwa subsidi tersebut hanya diberikan untuk program menyeluruh dengan intervensi gizi, kesiapan bersekolah dan intervensi psikososial.

PAUD terpadu di tingkat masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan-pelayanan yang ada seperti 
Posyandu dan Bina Keluarga Berencana (BKB) /Pos PAUD. Masyarakat telah memiliki pelayanan berbasis posyandu untuk intervensi kesehatan dan gizi dengan sasaran anak-anak, dan BKB/Pos PAUD untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan orang tua.

Pada kenyataannya, para relawan yang memberikan kedua pelayanan ini mungkin sama, tetapi mereka memainkan peran yang berbeda pada waktu yang tidak sama, sehingga memudahkan untuk mengintegrasikan komponen gizi dan psikososial di tingkat masyarakat.

PAUD harus diimplementasikan sebagai sebuah rangkaian kesatuan sampai dengan anak berusia delapan tahun. Dinas kabupaten yang memberikan pelatihan kepada para relawan (Dinas Kesehatan, keluarga berencana daerah, dan Dinas Pendidikan) harus bekerja sama untuk memastikan pelatihan terpadu dan penentuan sasaran yang tepat dari berbagai intervensi, dan untuk memastikan kelancaran transisi dari PAUD ke sekolah dasar.

Oleh karena itu, isu-isu terkait tentang pembelajaran awal, bahasa pengajaran, persiapan guru “pra-sekolah” dan mereka yang mengajar kelas-kelas awal perlu ditangani secara tepat.

Kabupaten perlu merevitalisasi dan memotivasi para kader dan relawan masyarakat, karena sifat kerelawanan itu sendiri tidak berkesinambungan dalam jangka panjang. Mekanisme inovatif untuk mendorong para relawan telah berhasil di kabupaten-kabupaten tertentu seperti Mamuju di Sulawesi Barat, dimana pelatihan relawan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan digabungkan dengan dukungan pemerintah kabupaten bagi mekanisme kredit.

Langkah pemerintah untuk mendaftar relawan yang memenuhi syarat sebagai pekerja kontrak tingkat kabupaten memberikan insentif penting.

Sumber

  • Al-Samarrai, S. (2012): Social Assistance for Education in Indonesia. Powerpoint presentation. Jakarta: World Bank
  • Barnett, S.W. (1985): ‘Benefit-cost analysis of the Perry Preschool Program and its policy implications.’ Educational evaluation and policy analysis. 7: 333-342
  • Barnett, S.W. (1995): ‘Long-term effects of early childhood programs on cognitive school outcomes’ The future of children. 5: 25-50
  • Bowman, B., Donovan, M.S. & Burns, M.S. (2001):  Eager to Learn:  Educating our pre-schoolers. Washington, D.C.: National Research Council, Committee on Early Childhood Pedagogy
  • BPS - Statistics Indonesia and ILO (2010): Working Children in Indonesia 2009 (based on the National Labour Force Survey (SAKERNAS) and Indonesia Child Labour Survey, 2009). Jakarta: BPS and ILO
  • BPS (2012): Petumbuhan Eknomi Indonesia Available from http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf
  • BPS-Statistics Indonesia (2010): Susenas 2009: National Socio-Economic Survey. Jakarta: BPS
  • BPS-Statistics Indonesia (2011): Susenas 2010: National Socio-Economic Survey. Jakarta: BPS
  • BPS-Statistics Indonesia and Macro International (2008): Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS 2007). Calverton, Maryland, USA: Macro International and Jakarta: BPS
  • Consultative Group on Early Childhood Care and Development, 2008: Funding the Future: Strategies for early childhood investment, costing and financing. Editors: L. Prpich, L. Curtis & L. Zimanyi. Coordinators’ Notebook, vol. 30, Toronto: Thistle Printing

  • Irwanto, Pandia, W.S.S., Widyawati, Y., and Irwan, A.Y.S. (2011): School Readiness Evaluation. Jakarta: UNICEF & Atma Jaya Indonesia Catholic University
  • Ministry of Finance (2012): Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 APBN 2011. Available from http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU%2010%20-%202010%20APBN%202011.pdf
  • Ministry of National Education and Culture: administrative and school census data, 2010-11
  • OECD (2010): PISA 2009 Results: Executive  Summary. Programme for International Student Assessment (PISA). Available from: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
  • Pelto, G., Dickin, K. and Engle, P. (1999). A critical link: Interventions for physical growth and psychological development. Geneva: World Health Organization
  • Sardjunani, N. (2009) ‘Sustainable Policies For ECD: The Role of ECD Cost and Financing Research in Forming National Policy (Indonesian Experience).’ Asia-Pacific Early Childhood Policy Review Seminar. Singapore, 1-2 December 2009

  • Shrimpton, R., Victora, C.G., de Onis, M., Lima, R.C., Blössner, M. and Clugston, G. (2001): ‘Worldwide timing of growth faltering: implications for nutritional interventions.’ Pediatrics 107: E75
  • SMERU (2009): ‘Teacher certification and remote area allowance programmes: can they increase the quality of education?’ SMERU Newsletter 28, January-April 2009
  • UCW, 2012: Understanding children’s work and youth employment outcomes in Indonesia. Understanding Children’s Work (UCW) Programme Country Report Series, June 2012, Rome
  • UNCEN, UNICEF, UNIPA & SMERU (2012): Penelitian tentang Ketidakhadiran Guru di Sekolah Dasar di Papua dan Papua Barat. Jakarta: UNICE
  • UNESCO Institute for Statistics and UNICEF (2012): Global Initiative on Out of School Children, Indonesia Country Study. Jakarta: UNICEF and UNESCO, March 2012
  • UNICEF (2012): School Readiness and Transitions: Child Friendly Schools Manual. New York: UNICEF, August 2012
  • Victora CG, de Onis M, Hallal PC, Blössner M, Shrimpton R. (2010): Worldwide timing of growth faltering: revisiting implications for interventions. Pediatrics. 125(3):e473-80
  • Victora, C.G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P.C., Martorell, R., Richter, L. and Sachdev, H.S. (2008): ‘Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital.’ Maternal and Child Undernutrition 2, Lancet 371: 340-357
  • Waldegrave, C. & Waldegrave, K. (2009): Healthy Families, Young Minds and Developing Brains: Enabling All Children to Reach Their Potential.’ The Families Commission’s Research Fund Report No. 2/09. May 2009

Demikian pembahasan tentang Ringkasan Tinjauan Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini Di Indonesia, semoga bermanfaat. Silakan menyimak pembahasan penting yang lainnya........
Juga pembahasan menarik lainnya pada blog ini. Terimakasih atas kunjungan Anda.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel